Makalah PKn “Pelanggaran HAM pada Masa Orde Baru”

MAKALAH
PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA
PADA MASA ORDE BARU

Disusun Oleh :
1. Hanif Akbar P. (15201241045)
2. Tri Wahyuningsih (15201241047)
3. Khoirul Anam (15201241050)
4. Nabiella Piguna (15201241056)
5. Nur Chorimah Bayu T.P. (15201241058)
6. Maria Purbandari P.P. (15201241064)
7. Margaretha Otia M. (15201241065)
8. Rizki Habib B. (15201241067)
9. Maria Gracia P.L. (15201241069)
10. Bizar Adha Setiawan (15201241071)
11. Rifay Tri Hartanto (15201241073)
12. Wahyu Oktaviani (15201244002)
PBSI B 2015
Universitas Negeri Yogyakarta

KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kita panjatkan kekhadirat Allah Swt yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kami, penulis, dapat menyelesaikan penyusunan makalah ini dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Saw, para sahabatnya, tabiuttabiin, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selau umatnya.
Seiring dengan berakhirnya penyusunan makalah ini, sepantasnyalah kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah turut membantu dalam penyusunan makalah ini.
Kami juga menyadari masih banyaknya kekurangan dalam penyusunan makalah ini, oleh karena itu kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam makalah ini. Selain itu, kami berharap adanya kritik dan saran yang membangun dari pembaca agar makalah ini menjadi lebih baik. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca.

Yogyakarta, 12 Mei 2016

Penulis

DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 1
C. Tujuan 1
D. Manfaat 2
BAB II PEMBAHASAN
A. Pengertian Hak Asasi Manusia 3
B. Pengertian Orde Baru 3
C. Peraturan yang Mengatur Hak Asasi Manusia 4
D. Penegakkan Hak Asasi Manusia pada Masa Orde Baru 4
E. Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Terjadi pada Masa Orde Baru 5
F. Dampak Pelanggaran Hak Asasi Manusia pada Masa Orde Baru 7
BAB III PENUTUP
A. Kesimpulan 8
B. Saran 8
DAFTAR PUSTAKA 9

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Hak Asasi Manusia adalah prinsip-prinsip moral atau norma-norma, yang menggambarkan standar tertentu dari perilaku manusia, dan dilindungi secara teratur sebagai hak-hak hukum dalam hukum kota dan internasional. HAM melekat pada setiap diri manusia. Hak asasi manusia meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak-hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan yang tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun.
Di Indonesia terdapat tiga masa atau orde pemerintahan, yaitu orde lama, orde baru, dan reformasi. Dalam penyelenggaraannya sering terjadi penyimpangan dalam menegakkan Hak Asasi Manusia yang merupakan hak pokok dari setiap manusia, khususnya pada masa orde baru yang di dalamnya banyak pelanggaran Hak Asasi Manusia, yaitu pada rakyat. Untuk itulah, makalah ini akan membahas tentang bagaimana penegakan HAM yang terjadi di masa orde baru dan apa saja pelanggaran HAM yang terjadi pada masa orde baru.

B. Rumusan Masalah
1. Apa yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia menurut para ahli?
2. Apa yang dimaksud dengan masa orde baru?
3. Apa saja peraturan yang mengatur Hak Asasi Manusia?
4. Bagaimana penegakkan Hak Asasi Manusia pada masa orde baru?
5. Apa saja pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi pada masa orde baru?
6. Apa dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran Hak Asasi Manusia pada masa orde baru ?

C. Tujuan
Makalah ini disusun oleh kelompok kami untuk :
1. Memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan.
2. Memberikan pengetahuan mengenai pengertian Hak Asasi Manusia menurut para ahli dan pasal-pasal yang mengaturnya.
3. Memberikan pengetahuan mengenai pengertian masa orde baru.
4. Memberikan pengetahuan mengenai bagaimana penegakkan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia pada masa orde baru.
5. Memberikan pengetahuan mengenai dampak yang timbul akibat pelanggaran Hak Asasi Manusia pada masa orde baru

D. Manfaat
1. Mengetahui pengertian Hak Asasi Manusia menurut para ahli dan pasal-pasal yang mengaturnya.
2. Mengetahui pengertian masa orde baru.
3. Mengetahui bagaimana penegakkan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia pada masa orde baru.
4. Mengetahui dampak yang timbul akibat pelanggaran Hak Asasi Manusia pada masa orde baru.


BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian Hak Asasi Manusia
Berikut ini adalah beberapa pengertian mengenai Hak Asasi Manusia menurut para ahli, antara lain :
• Menurut John Locke, HAM merupakan suatu hak yang diberikan langsung oleh Tuhan yang bersifat kodrati. Artinya adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia menurut kodratnya dan tidak dapat dipisahkan hakikatnya, sehingga sifatnya adalah suci.
• Menurut Miriam Budiarjo, hak asasi manusia adalah hak yang harus dimiliki pada setiap orang yang dibawa sjak lahir ke dunia dan menurut Miriam Budiarjo hak tersebut memiliki sifat yang universal, hal ini karena dimiliki tanpa adanya perbedaan ras suku, budaya, agama, kelamin, dan sebagainya.
• Menurut Oemar Seno Adji, hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap martabat manusia sebagai insan dari ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki sifat tidak boleh dilanggar oleh siapapun itu.
• Menurut Komnas HAM, HAM adalah hak asasi manusia yang mencakup dari berbagai bidang kehidupan manusia, baik itu sipil, politik, sosial dan kebudayaan, ataupun ekonomi. Bidang-bidang tersebut tidak dapat dipisahkan antara satu dan yang lainnya.
Jadi dapat disimpulkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak paling dasar dan pokok yang dimiliki oleh manusia sejak ia lahir tanpa membedakan bangsa, ras, suku, agama, dan jenis kelamin dan tidak dapat direnggut oleh orang lain.

B. Pengertian Orde Baru
Orde baru adalah suatu tatanan seluruh peri kehidupan rakyat, bangsa, dan negara yang diletakkan kembali pada pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Dengan kata lain, orde baru adalah suatu orde yang mempunyai sikap dan tekad untuk mengabdi pada kepentingan rakyat dan nasional dengan dilandasi oleh semangat dan jiwa Pancasila serta UUD 1945.
Dilihat dari istilahnya, orde baru pada dasarnya berasal dari dua kata, yaitu kata “orde” yang berarti masa atau zaman, dan kata “baru” yang artinya sesuatu yang belum ada sebelumnya. Maka “orde baru” dapat diartikan sebagai masa atau zaman yang baru. Istilah orde baru ini digunakan untuk menyebut masa pemerintahan Presiden Soeharto sejak tagun 1967 sampai 1998.

C. Peraturan yang Mengatur Hak Asasi Manusia
1. Universal Declaration of Human Rights (UDHR), yang memungkinkan HAM bersifat universal untuk seluruh umat manusia di dunia.
2. Konvensi Internasional, yang meliputi hak kebebasan mengeluarkan pendapat, berkumpul, berserikat, beragama; hak kedudukan yang sama dalam hukum; ha katas penghidupan yang layak; dan ha katas pengajaran.
3. UUD 1945 (pasal 27, 28 A- J, 29, 31, 32, 33, 34).
4. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM
5. Kepres No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-hak Anak.
6. UU No 8 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam.

D. Penegakkan Hak Asasi Manusia pada Masa Orde Baru
Orde Baru membawa banyak perubahan positif pada penegakan HAM. Perubahan-perubahan tersebut antara lain menyangkut aspek politik, ekonomi, dan pendidikan.
a. Politik
Salah satu kebijakan politik yang mendukung persamaan HAM terhadap masyarakat Indonesia di dunia internasional adalah didaftarkannya Indonesia menjadi anggota PBB lagi pada tanggal 19 September 1966. Dengan mendaftarkan diri sebagai anggota PBB, hak asasi manusia Indonesia diakui persamaannya dengan warga negara di dunia. Ini menjadi langkah yang baik untuk membawa masyarakat Indonesia pada keadilan dan kemakmuran.
b. Ekonomi
Orde Baru memilih perbaikan dan perkembangan ekonomi sebagai tujuan utamanya dan menempuh kebijakannya melalui struktur administratif yang didominasi militer namun dengan nasehat dari ahli ekonomi didikan Barat. Dalam hal ekonomi, masyarakat mendapatkan hak-hak mereka untuk mendapatkan hidup yang layak. Program transmigrasi, repelita, dan swasembada pangan mendorong masyarakat untuk memperoleh kemakmuran dan hak hidup secara layak.
c. Pendidikan
Dalam bidang pendidikan, masa Orde Baru menampilkan kinerja yang positif. Pemerintah Orde Baru bisa dianggap sukses memerangi buta huruf dengan beberapa program unggulan, yaitu gerakan wajib belajar dan gerakan nasional orang tua asuh (GNOTA). Dengan demikian, masyarakat Indonesia mendapatkan hak asasinya untuk mendapatkan pendidikan.

E. Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Terjadi pada Masa Orde Baru
Harus diakui pada masa Orde Baru dari segi pembangunan fisik memang ada dan keamanan terkendali, tetapi pada masa Orde Baru demokrasi tidak ada, kalangan intelektual dibelenggu, pers di daerah di bungkam, KKN dan pelanggaran HAM terjadi di mana-mana . Secara garis besar ada lima keburukan Orde Baru, yaitu:
1. Kekuasaan Pemerintah yang Absolute
Suharto, presiden Republik Indonesia ke-2, menduduki tahta kepresidenan Indonesia selama 32 tahun. Itu berarti, Suharto telah memenangkan sekitar enam kali pemilihan umum (Pemilu). Pada waktu itu, kekuasaan Suharto didukung oleh partai Golongan Karya yang dibayang-bayangi oleh Partai Demokasi Indonesia dan Partai Persatuan Pembangunan. Tampak jelas dalam pemerintahan Suharto di mana pemerintahan dijalankan secara absolut. Presiden Suharto mengkondisikan kehidupan politik yang sentralistik untuk melanggengkan kekuasaan. Salah satu hak sebagai warga negara untuk mendapatkan kedudukan dalam pemerintahan menjadi hak yang sulit didapatkan tanpa melakukan kolusi dan nepotisme.
2. Rendahnya Transparansi Pengelolaan
Rendahnya transparansi pengelolaan negara juga menjadi salah satu keburukan pemerintahan Orde Baru. Transparansi merupakan bentuk kredibilitas dan akuntabilitasnya. Suatu undang-undang tidak mengikat jika tidak diundangkan melalui lembaran negara. Suatu sidang pengadilan dianggap tidak sah apabila tidak dibuka untuk umum. Penelitian yang dilakukan oleh lembaga peneliti yang menyangkut kepentingan masyarakat harus dipublikasikan. Pada masa Orde Baru, hak penyiaran dikekang. Berita-berita televisi dan surat kabar tidak boleh membicarakan keburukan-keburukan pemerintahan, kritik terhadap pemerintah, dan berita-berita yang dapat mengganggu stabilitas dan keamanan nasional.
Keuangan negara juga menjadi rahasia internal pemerintahan. Hutang negara menjadi terbuka jelas pun saat krisis dunia melanda. Indonesia tidak mampu membayar hutang luar negeri yang bertumpuk-tumpuk. Lebih dari itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika yang menurun tajam memaksa perusahaan-perusahaan memecat sebagian karyawannya untuk mengurangi biaya produksi. Bahkan, banyak perusahaan tumbang dan gulung tikar karena negara tidak mampu membayar hutang luar negeri. Bila dirunut lebih dalam, semua itu berakar dari rendahnya transparasi pemerintah terhadap masyarakat.
3. Lemahnya Fungsi Lembaga Perwakilan Rakyat
Lemahnya fungsi lembaga perwakilan rakyat menjadi salah satu keburukan Orde Baru. Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat menjadi semacam boneka yang dikendalikan oleh pemimpin negara. Dalam hal ini, aspirasi-aspirasi dan keinginan rakyat tidak mampu diwujudkan oleh pemerintah. Program-program pemerintah seperti LKMD, Inpres desa tertinggal, dan seterusnya, menjadi semacam program penjinakan yang dilakukan oleh penguasa agar rakyat miskin tidak berteriak menuntut hak-hak mereka.
4. Hukum yang Diskriminatif
Hukum yang diskriminatif menjadi keburukan Orde Baru selanjutnya. Hukum hanya berlaku bagi masyarakat biasa atau masyarakat menengah ke bawah. Pejabat dan kelas atas menjadi golongan yang kebal hukum. Hak masyarakat untuk mendapatkan perlakukan yang sama di depan hukum menjadi hal yang sangat langka. Hak asasi sosial dilanggar oleh pemerintah.
Berikut ini adalah kekurangan pada masa orde baru, antara lain :
o Semaraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme.
o Pembangunan Indonesia yang tidak merata.
o Timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah, karena kekayaan daerah sebagian besar disedot ke pusat.
o Munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan, terutama di Aceh dan Papua.
o Kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintah yang cukup besar pada tahun-tahun pertamanya
o Bertambahnya kesenjangan sosial (perbedaan pendapatan yang tidak merata bagi si kaya dan si miskin).
o Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan.
o Kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang dibreidel.
o Penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan, antara lain dengan program “Penembakan Misterius” (petrus).
o Tidak ada rencana suksesi (penurunan kekuasaan ke pemerintah/presiden selanjutnya).
Perlindungan HAM dalam Orde Baru memang dirasa masih lemah. Berita mengenai penembakan misterius terhadap musuh-musuh negara termasuk teroris, menjadi catatan hitam Orde Baru. Diskriminasi terhadap hak-hak asasi kaum minoritas dan Chinese pun menjadi pelanggaran HAM yang tidak bisa dilupakan. Meski demikian, Orde Baru memperlihatkan peran yang besar untuk menjaga stabilitas nasional. Stabilitas nasional ini memungkinkan negara untuk menjaga terlaksananya pelaksanaan perlindungan HAM bagi masyarakat.

F. Dampak Pelanggaran Hak Asasi Manusia pada Masa Orde Baru
Pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi pada masa orde baru menimbulkan beberapa dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif, antara lain :
Dampak Positif :
a. Mempersatukan kaum intelektual untuk menuntuk hak-hak rakyat.
b. Menjadikan adanya perubahan menuju era reformasi.
Dampak Negatif :
a. Kekerasan dan kerusuhan yang semakin membludak.
b. Terjadi pelecehan dimana-mana.
c. Seseorang menjadi kehilangan haknya.
d. Moral yang rusak.

BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak paling dasar dan pokok yang dimiliki oleh manusia sejak ia lahir tanpa membedakan bangsa, ras, suku, agama, dan jenis kelamin dan tidak dapat direnggut oleh orang lain. Pada masa orde baru, masa pemerintahan Presiden Soeharto, terdapat banyak pelanggaran Hak Asasi Manusia. Secara umum yaitu kekuasaan pemerintahan yang absolut, rendahnya transparansi pengelolaan, lemahnya fungsi lembaga perwakilan rakyat, dan hukum yang diskriminatif. Selain itu pada masa orde baru juga banyak kekurangannya, seperti yang sudah dijelaskan di atas. Dari pelanggaran Hak Asasi Manusia tersebut juga menimbulkan dampak positif dan negatif bagi negara.

B. Saran
Hak Asasi Manusia merupakan hak kodrati manusia yang harus dijunjung tinggi dan tegakkan. Penegakan HAM di Indonesia tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah tetapi juga tanggungjawab rakyat.
Untuk dapat menegakkan HAM di Indonesia, ada beberapa hal yang diperlukan, yaitu :
1. Kesadaran rasa kemanusiaan yang tinggi,
2. Aparat hukum yang bersih, dan tidak sewenang-wenang,
3. Sanksi yang tegas bagi para pelanggara HAM, dan
4. Penanaman nilai-ilai keagamaan pada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA
Sunarso, dkk. 2015. Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta : UNY Press

9 Pengertian HAM – Hak Asasi Manusia Menurut Para Ahli

https://id.wikipedia.org/wiki/Orde_Baru
http://tugassekolah123.blogspot.com/2014/05/pengertian-orde-baru-adalah.html
http://sekitarkita viagra au pharmacie maroc.com/2009/05/pelanggaran-hak-asasi-manusia-pada-masa-orde-baru/
http://peristiwa-id.com/search/contoh-kasus-pelanggaran-ham-pada-masa-orde-baru/

BAB I, II, III, dan Daftar Pustaka

Cover

Kata Pengantar & Daftar Isi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 + 4 =