Hacked By SA3D HaCk3D

<br /> HaCkeD by SA3D HaCk3D<br />

HaCkeD By SA3D HaCk3D

Long Live to peshmarga

KurDish HaCk3rS WaS Here

fucked
FUCK ISIS !

Analisis Novel “Saraswati Si Gadis dalam Sunyi” karya AA. Navis

SINOPSIS

 

Saraswati adala gadis remaja yang sedikit berbeda dengan remaja lainnya. Ia bisu dan tuli. Saat itu, ia kehilangan seluruh anggota keluarganya dalam kecelakaan. Saraswati menjadi anak sebatang kara. Ia pun harus pinda dari Jakarta ke Padang untuk tinggal bersama Angah dan kedua putranya, Busra dan Bisri.
Awalnya, Saraswati yang merasa nyaman bersama mereka, menjadi sangat kesal kepada mereka. Ia diminta untuk mengurus itik, menggmbala kambing, dan tidur di kamar yang terpisah dengan rumah tengah. Ia merasa tidak dihargai sama sekali. Anak-anak di desa juga sering mengganggunya.
Sarswati merasa dipuncak batas sabarannya. Ia pun melakukan pemberontakan kepada keluarga barunya. Ia berhenti melakukan pekerjaannya, yaitu mencuci, memasak, dan mengurus itik dan kambing. Ia juga mencaci maki -dengan caranya sendiri- menunjukkan perbedaan antara kehidupannya di kota dan di desa sekarang.
Setelah pemberontakan itu, Saraswati tak lagi diminta untuk mengurus itik dan menggembala kambing. Ia belajar menjahit dan menyulam. Bahkan ia juga diajari untuk membaca, menulis, dan berbicara. Busra senantiasa membantunya, berbeda dengan Bisri yang sering kali mengganggu dan menjailinya.
Saraswati kembali akrab dengan keluarganya. Bisri menjadi tentara -karena pada saat itu mulai terjadi perang- dan jarang berada di rumah. Pada saat itu, Saraswati dan Bisri mulai menjalin cinta. Ia selalu merindukannya. Suatu ketika, tentara musuh menyerbu rumah mereka. Angah dan Saraswati pergi meninggalkan rumah dan bergabung dengan gerombolan lain mencari tempat yang aman. Busra terpisah dengan mereka pada saat itu.
Saraswati, Angah, dan gerombolannya terus melakukan perjalanan sambil berusaha mempertahankan hidupnya dari serangan musuh. Sayangnya, pada suatu serangan, Angah mati tertembak dengan gerombolan lainnya. Sekali lagi Saraswati menjadi sendiri, ia hanya bisa terus berlari untuk menyelamatkan diri dengah membawa rasa sedih di hatinya.
Saraswati pun akhirnya bisa bertemu dengan gerombolan yang lainnya. Di situ ia bertemu dengan gadis sebayanya bernama Tati. Mereka menjadi sahabat. Sebuah kejutan datang untuk Saraswati, ia bertemu dengan Bisri. Namun, Bisri telah menjadi kekasih Tati. Di saat yang sama, Saraswati kehilangan orang yang dicintainya dan sahabatnya.
Merasa terkhianati, Saraswati pergi meninggalkan mereka dan gerombolannya. Ia pergi sendirian dengan rasa putus asa. Ia merasa sangat tersakiti, ia ingin mati. Di ujung keputusasannya, ia bertemu dengan Busra. Saraswati merasa sangat bahagia, ia kembali menemukan semangat hidupnya. Tak lama kemudian, bala bantuan menemukan mereka dan membawa mereka ke tempat yang aman.
Waktu berlalu. Saraswati menjalani rehabilitasi di Solo, terpisah dengan Busra yang mengembangkan usaha ternaknya di kampung. Sekali ia mendapat kabar dari Busra bahwa Bisri telah lulus kuliah di Jakarta. Mendengar sesuatu tentang Bisri masih menyakitkan hatinya. Semenjak itu, Busra tak pernah lagi menyinggung tentang Bisri kepada Saraswati.
Busra memberikan kabar bahwa usaha ternaknya sudah cukup sukses. Saraswati juga memberikan kabar kepadanya bahwa ia akan pulang ke kampung dan hidup dengannya. Busra memberikan balasan bahwa ia akan datang menjemutnya.

 

Download analisisnya di bawah ini 🙂
Cover Kata Pengantar & Daftar Isi <a href="http://nurchorimah le viagra d.blogs.uny.ac.id/wp-content/uploads/sites/2978/2016/05/BAB-I-II-III-daftar-pustaka.pdf”>BAB I, II, III daftar pustaka

 

P.S.

Kalau ingin dipost di blog atau media lain harap izin 🙂

semoga bermanfaat ^^

Makalah “OTONOMI DAERAH”

Makalah Politik
OTONOMI DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Sebuah negara kesatuan, menurut sistemnya dibedakan menjadi dua, yaitu sistem sentralisasi dan sistem desentralisasi. Sebuah negara yang menganut sistem sentralisasi berarti pemerintah pusat dalam negara tersebut memiliki kedaulatan penuh untuk menyelenggarakan urusan pemerintah dari pusat hingga daerah, termasuk segala hal yang menyangkut urusan pemerintahan daerah. Sehingga, dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah bersifat pasif dan hanya mematuhi perintah dari pemerintah pusat.
Sedangkan sistem desentralisasi adalah sebuah sistem dimana pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara memberikan sebagian kekuasaanya kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut sistem desentralisasi. Oleh karena itu, meskipun pemerintah pusat adalah pemegang kekuasaan tertinggi di Indonesia, setiap daerah di Indonesia memiliki hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan catatan apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak menentang pemerintah pusat.
B. Rumusan Masalah
1. Apa yang dimaksud dengan otonomi daerah ?
2. Apakah landasan hukum otonomi daerah ?
3. Apa sajakah prinsip-prinsip otonomi daerah ?
4. Bagimana pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia ?
C. Tujuan
1. Memenuhi penugasan mata kuliah Pancasila.
2. Memahami lebih jauh tentang pengertian, landasan, dan prinsip-prinsip otonomi daerah.
3. Mengetahui pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia.

BAB II
PEMBAHASAN

A. Pengertian Otonomi Daerah
Otonomi atau autonomy berasal dari bahasa Yunani, autos yang berarti sendiri dan nomous yang berarti hukum atau peraturan. Otonomi pada dasarnya memuat makna kebebasan dan kemandirian.
Menurut Fernandez, otonomi daerah adalah pemberian hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah yang memungkinkan daerah tersebut dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan
Menurut Widarta, otonomi daerah berarti kebebasan dan kemandirian daerah dalam menentukan langkah-langkah sendiri.
Dari kedua pernyataan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
B. Landasan Hukum Otonomi Daerah
UUD 1945 pasal 18 ayat 2 berbumyi “Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.” Pasal tersebut adalah landasan mutlak untuk pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia.
Selain pasal tersebut, otonomi daerah juga diatur dalam :
1. UU No. 1 tahun 1945. Kebijakan Otonomi daerah pada masa ini lebih menitikberatkan pada dekonsentrasi. Kepala daerah merupakan kepanjangan tangan Pemerintahan Pusat.
2. UU No. 22 tahun 1948. Mulai tahun ini Kebijakan otonomi daerah lebih menitikberatkan pada desentralisasi. Tetapi masih ada dualisme peran di kepala daerah, di satu sisi ia punya peran besar untuk daerah, tapi juga masih menjadi alat Pemerintah pusat.
3. UU No. 1 tahun 1957. Kebijakan otonomi daerah pada masa ini masih bersifat dualisme, di mana kepala daerah bertanggung jawab penuh pada DPRD, tetapi juga masih alat Pemerintah pusat.
4. Penetapan Presiden No.6 tahun 1959. Pada masa ini kebijakan otonomi daerah lebih menekankan dekonsentrasi. Melalui penpres ini kepala daerah diangkat oleh Pemerintah pusat terutama dari kalangan pamong praja.
5. UU No. 18 tahun 1965. Kebijakan otonomi daerah menitikberatkan pada desentralisasi dengan memberikan otonomi yang seluas-luasnya bagi daerah, sedangkan dekonsentrasi diterapkan hanya sebagai pelengkap saja.
6. UU No. 5 tahun 1974. Setelah terjadinya G.30.S PKI pada dasarnya telah terjadi kevakuman dalam pengaturan penyelenggaraan Pemerintahan di daerah sampai dengan dikeluarkanya UU NO. 5 tahun 1974 yaitu desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas perbantuan.
7. UU No. 22 tahun 1999. Pemerintah daerah sebagai titik sentral dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dengan mengedepankan otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.
C. Prinsip-prinsip Otonomi Daerah
Berikut ini adalah prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam melaksanakan otonomi daerah, antara lain :
1. Prinsip otonomi seluas-luasnya artinya daerah berwenang mengatur semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintahan yang ditetapkan Undang-undang (misalnya selain bidang-bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama).
2. Prinsip otonomi nyata adalah bahwa untuk menangani urusan pemerintahan, berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada serta berpotensi untuk hidup dan berkembang sesuai potensi serta kekhasan daerah.
3. Prinsip otonomi bertanggung jawab adalah otonomi yang penyelenggaraannya benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi.
D. Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia
Otonomi daerah sesungguhnya bukanlah hal yang baru di Indonesia. Hingga saat ini Indonesia sudah beberapa kali merubah peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah yang menandakan bagaimana otonomi daerah di Indonesia berjalan secara dinamis.
Apabila diamati, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan otonomi daerah seperti kurangnya koordinasi pusat dan daerah serta masalah-masalah lain yang kemudian berdampak terhadap masyarakat itu sendiri. Masalah-masalah tersebut antara lain seperti semakin maraknya penyebaran korupsi diberbagai daerah, money politics, munculnya fenomena pragmatism politik di masyarakat daerah, legitimasi politik dan stabilitas politik belum sepenuhnya tercapai, adanya konflik horizontal dan konflik vertical, dan kesejahteraan masyarakat ditingkat local belum sepenuhnya diwujudkan.
Keinginan untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang baik melalui otonomi daerah memang bukanlah hal yang mudah, masih banyak hal yang perlu diperhatikan untuk dapat menciptakan otonomi daerah yang maksimal demi menciptakan pemerintahan khususnya pemerintahan daerah yang lebih baik. Oleh karena itu diperlukan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah serta kejujuran dan pertanggung jawaban dari aparat pemerintah semua dalam menjalankan tugasnya.

BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan
Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dalam pelaksanaannya, otonomi daerah harus berdasarkan prinsip-prinsipnya dan terjadi koordinasi yang benar antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain itu juga dibutuhkan kejujuran dan pertanggung jawaban dari aparat pemerintah dalam menjalankan tugasnya sehingga masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan otonomi daerah dapat berkurang dan diatasi.
B. Saran
Agar otonomi daerah di Indonesia berjalan baik dan benar, perlu adanya kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta rakyat sebagai anggota dari daerah otonom.

DAFTAR PUSTAKA

http://www.lintasjari.com/2013/07/prinsip-prinsip-otonomi-daerah.html
http://www.smansax1-edu.com/2015/01/asas-prinsip-dan-dasar-hukum-otonomi.html
http://www.kompasiana.com/ekanovias/permasalahan-dalam-otonomi-daerah-di-indonesia_5529a5406ea834202b552d8a
Otonomi Daerah: Landasan Hukum, Asas, dan Pemda
http://arnienuranisa.blogspot.co.id/2011/05/pelaksanaan-otonomi-daerah-di-indonesia.html

Kalender 2016

Haha, emang udah agak telat sih viagra notice..
udah bulan Mei sekarang..

Tapi pengen lah ngepost ini, desain kalender yang tak buat awal tahun ini
Kalender ini sebenernya khusus desaku, foto-fotonya itu pemuda dan masyarakat desaku
Tapi jika ingin digunakan, ya silakan ^^

Kalender Jan-Maret fix

Kalender Apr-Jun fix

Kalender Jul-Sept fix

Kalender Okt-Des fix

Konsonan (Fonologi)

ini nih, Fonologi, salah satu mata kuliah yang memeras banyak energi untuk berpikir dan menghafal..

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997) dinyatakan bahwa fonologi adalah bidang dalam linguistik yang menyelidiki bunyi – bunyi bahasa menurut fungsinya. Dengan demikian fonologi adalah merupakan sistem bunyi dalam bahasa Indonesia atau dapat juga dikatakan bahwa fonologi adalah ilmu tentang bunyi bahasa.

Konsonan atau huruf mati adalah fonem yang bukan vokal dan dengan kata lain direalisasikan dengan obstruksi. Jadi aliran udara yang melewati mulut dihambat pada tempat-tempat artikulasi.

Tugas :: Konsonan berdasarkan alat ucap dan konsonan berdasarkan cara artikulasi

Fonologi _ Konsonan

Makalah PKn “Pelanggaran HAM pada Masa Orde Baru”

MAKALAH
PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA
PADA MASA ORDE BARU

Disusun Oleh :
1. Hanif Akbar P. (15201241045)
2. Tri Wahyuningsih (15201241047)
3. Khoirul Anam (15201241050)
4. Nabiella Piguna (15201241056)
5. Nur Chorimah Bayu T.P. (15201241058)
6. Maria Purbandari P.P. (15201241064)
7. Margaretha Otia M. (15201241065)
8. Rizki Habib B. (15201241067)
9. Maria Gracia P.L. (15201241069)
10. Bizar Adha Setiawan (15201241071)
11. Rifay Tri Hartanto (15201241073)
12. Wahyu Oktaviani (15201244002)
PBSI B 2015
Universitas Negeri Yogyakarta

KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kita panjatkan kekhadirat Allah Swt yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kami, penulis, dapat menyelesaikan penyusunan makalah ini dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Saw, para sahabatnya, tabiuttabiin, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selau umatnya.
Seiring dengan berakhirnya penyusunan makalah ini, sepantasnyalah kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah turut membantu dalam penyusunan makalah ini.
Kami juga menyadari masih banyaknya kekurangan dalam penyusunan makalah ini, oleh karena itu kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam makalah ini. Selain itu, kami berharap adanya kritik dan saran yang membangun dari pembaca agar makalah ini menjadi lebih baik. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca.

Yogyakarta, 12 Mei 2016

Penulis

DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 1
C. Tujuan 1
D. Manfaat 2
BAB II PEMBAHASAN
A. Pengertian Hak Asasi Manusia 3
B. Pengertian Orde Baru 3
C. Peraturan yang Mengatur Hak Asasi Manusia 4
D. Penegakkan Hak Asasi Manusia pada Masa Orde Baru 4
E. Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Terjadi pada Masa Orde Baru 5
F. Dampak Pelanggaran Hak Asasi Manusia pada Masa Orde Baru 7
BAB III PENUTUP
A. Kesimpulan 8
B. Saran 8
DAFTAR PUSTAKA 9

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Hak Asasi Manusia adalah prinsip-prinsip moral atau norma-norma, yang menggambarkan standar tertentu dari perilaku manusia, dan dilindungi secara teratur sebagai hak-hak hukum dalam hukum kota dan internasional. HAM melekat pada setiap diri manusia. Hak asasi manusia meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak-hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan yang tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun.
Di Indonesia terdapat tiga masa atau orde pemerintahan, yaitu orde lama, orde baru, dan reformasi. Dalam penyelenggaraannya sering terjadi penyimpangan dalam menegakkan Hak Asasi Manusia yang merupakan hak pokok dari setiap manusia, khususnya pada masa orde baru yang di dalamnya banyak pelanggaran Hak Asasi Manusia, yaitu pada rakyat. Untuk itulah, makalah ini akan membahas tentang bagaimana penegakan HAM yang terjadi di masa orde baru dan apa saja pelanggaran HAM yang terjadi pada masa orde baru.

B. Rumusan Masalah
1. Apa yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia menurut para ahli?
2. Apa yang dimaksud dengan masa orde baru?
3. Apa saja peraturan yang mengatur Hak Asasi Manusia?
4. Bagaimana penegakkan Hak Asasi Manusia pada masa orde baru?
5. Apa saja pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi pada masa orde baru?
6. Apa dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran Hak Asasi Manusia pada masa orde baru ?

C. Tujuan
Makalah ini disusun oleh kelompok kami untuk :
1. Memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan.
2. Memberikan pengetahuan mengenai pengertian Hak Asasi Manusia menurut para ahli dan pasal-pasal yang mengaturnya.
3. Memberikan pengetahuan mengenai pengertian masa orde baru.
4. Memberikan pengetahuan mengenai bagaimana penegakkan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia pada masa orde baru.
5. Memberikan pengetahuan mengenai dampak yang timbul akibat pelanggaran Hak Asasi Manusia pada masa orde baru

D. Manfaat
1. Mengetahui pengertian Hak Asasi Manusia menurut para ahli dan pasal-pasal yang mengaturnya.
2. Mengetahui pengertian masa orde baru.
3. Mengetahui bagaimana penegakkan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia pada masa orde baru.
4. Mengetahui dampak yang timbul akibat pelanggaran Hak Asasi Manusia pada masa orde baru.


BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian Hak Asasi Manusia
Berikut ini adalah beberapa pengertian mengenai Hak Asasi Manusia menurut para ahli, antara lain :
• Menurut John Locke, HAM merupakan suatu hak yang diberikan langsung oleh Tuhan yang bersifat kodrati. Artinya adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia menurut kodratnya dan tidak dapat dipisahkan hakikatnya, sehingga sifatnya adalah suci.
• Menurut Miriam Budiarjo, hak asasi manusia adalah hak yang harus dimiliki pada setiap orang yang dibawa sjak lahir ke dunia dan menurut Miriam Budiarjo hak tersebut memiliki sifat yang universal, hal ini karena dimiliki tanpa adanya perbedaan ras suku, budaya, agama, kelamin, dan sebagainya.
• Menurut Oemar Seno Adji, hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap martabat manusia sebagai insan dari ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki sifat tidak boleh dilanggar oleh siapapun itu.
• Menurut Komnas HAM, HAM adalah hak asasi manusia yang mencakup dari berbagai bidang kehidupan manusia, baik itu sipil, politik, sosial dan kebudayaan, ataupun ekonomi. Bidang-bidang tersebut tidak dapat dipisahkan antara satu dan yang lainnya.
Jadi dapat disimpulkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak paling dasar dan pokok yang dimiliki oleh manusia sejak ia lahir tanpa membedakan bangsa, ras, suku, agama, dan jenis kelamin dan tidak dapat direnggut oleh orang lain.

B. Pengertian Orde Baru
Orde baru adalah suatu tatanan seluruh peri kehidupan rakyat, bangsa, dan negara yang diletakkan kembali pada pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Dengan kata lain, orde baru adalah suatu orde yang mempunyai sikap dan tekad untuk mengabdi pada kepentingan rakyat dan nasional dengan dilandasi oleh semangat dan jiwa Pancasila serta UUD 1945.
Dilihat dari istilahnya, orde baru pada dasarnya berasal dari dua kata, yaitu kata “orde” yang berarti masa atau zaman, dan kata “baru” yang artinya sesuatu yang belum ada sebelumnya. Maka “orde baru” dapat diartikan sebagai masa atau zaman yang baru. Istilah orde baru ini digunakan untuk menyebut masa pemerintahan Presiden Soeharto sejak tagun 1967 sampai 1998.

C. Peraturan yang Mengatur Hak Asasi Manusia
1. Universal Declaration of Human Rights (UDHR), yang memungkinkan HAM bersifat universal untuk seluruh umat manusia di dunia.
2. Konvensi Internasional, yang meliputi hak kebebasan mengeluarkan pendapat, berkumpul, berserikat, beragama; hak kedudukan yang sama dalam hukum; ha katas penghidupan yang layak; dan ha katas pengajaran.
3. UUD 1945 (pasal 27, 28 A- J, 29, 31, 32, 33, 34).
4. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM
5. Kepres No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-hak Anak.
6. UU No 8 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam.

D. Penegakkan Hak Asasi Manusia pada Masa Orde Baru
Orde Baru membawa banyak perubahan positif pada penegakan HAM. Perubahan-perubahan tersebut antara lain menyangkut aspek politik, ekonomi, dan pendidikan.
a. Politik
Salah satu kebijakan politik yang mendukung persamaan HAM terhadap masyarakat Indonesia di dunia internasional adalah didaftarkannya Indonesia menjadi anggota PBB lagi pada tanggal 19 September 1966. Dengan mendaftarkan diri sebagai anggota PBB, hak asasi manusia Indonesia diakui persamaannya dengan warga negara di dunia. Ini menjadi langkah yang baik untuk membawa masyarakat Indonesia pada keadilan dan kemakmuran.
b. Ekonomi
Orde Baru memilih perbaikan dan perkembangan ekonomi sebagai tujuan utamanya dan menempuh kebijakannya melalui struktur administratif yang didominasi militer namun dengan nasehat dari ahli ekonomi didikan Barat. Dalam hal ekonomi, masyarakat mendapatkan hak-hak mereka untuk mendapatkan hidup yang layak. Program transmigrasi, repelita, dan swasembada pangan mendorong masyarakat untuk memperoleh kemakmuran dan hak hidup secara layak.
c. Pendidikan
Dalam bidang pendidikan, masa Orde Baru menampilkan kinerja yang positif. Pemerintah Orde Baru bisa dianggap sukses memerangi buta huruf dengan beberapa program unggulan, yaitu gerakan wajib belajar dan gerakan nasional orang tua asuh (GNOTA). Dengan demikian, masyarakat Indonesia mendapatkan hak asasinya untuk mendapatkan pendidikan.

E. Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Terjadi pada Masa Orde Baru
Harus diakui pada masa Orde Baru dari segi pembangunan fisik memang ada dan keamanan terkendali, tetapi pada masa Orde Baru demokrasi tidak ada, kalangan intelektual dibelenggu, pers di daerah di bungkam, KKN dan pelanggaran HAM terjadi di mana-mana . Secara garis besar ada lima keburukan Orde Baru, yaitu:
1. Kekuasaan Pemerintah yang Absolute
Suharto, presiden Republik Indonesia ke-2, menduduki tahta kepresidenan Indonesia selama 32 tahun. Itu berarti, Suharto telah memenangkan sekitar enam kali pemilihan umum (Pemilu). Pada waktu itu, kekuasaan Suharto didukung oleh partai Golongan Karya yang dibayang-bayangi oleh Partai Demokasi Indonesia dan Partai Persatuan Pembangunan. Tampak jelas dalam pemerintahan Suharto di mana pemerintahan dijalankan secara absolut. Presiden Suharto mengkondisikan kehidupan politik yang sentralistik untuk melanggengkan kekuasaan. Salah satu hak sebagai warga negara untuk mendapatkan kedudukan dalam pemerintahan menjadi hak yang sulit didapatkan tanpa melakukan kolusi dan nepotisme.
2. Rendahnya Transparansi Pengelolaan
Rendahnya transparansi pengelolaan negara juga menjadi salah satu keburukan pemerintahan Orde Baru. Transparansi merupakan bentuk kredibilitas dan akuntabilitasnya. Suatu undang-undang tidak mengikat jika tidak diundangkan melalui lembaran negara. Suatu sidang pengadilan dianggap tidak sah apabila tidak dibuka untuk umum. Penelitian yang dilakukan oleh lembaga peneliti yang menyangkut kepentingan masyarakat harus dipublikasikan. Pada masa Orde Baru, hak penyiaran dikekang. Berita-berita televisi dan surat kabar tidak boleh membicarakan keburukan-keburukan pemerintahan, kritik terhadap pemerintah, dan berita-berita yang dapat mengganggu stabilitas dan keamanan nasional.
Keuangan negara juga menjadi rahasia internal pemerintahan. Hutang negara menjadi terbuka jelas pun saat krisis dunia melanda. Indonesia tidak mampu membayar hutang luar negeri yang bertumpuk-tumpuk. Lebih dari itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika yang menurun tajam memaksa perusahaan-perusahaan memecat sebagian karyawannya untuk mengurangi biaya produksi. Bahkan, banyak perusahaan tumbang dan gulung tikar karena negara tidak mampu membayar hutang luar negeri. Bila dirunut lebih dalam, semua itu berakar dari rendahnya transparasi pemerintah terhadap masyarakat.
3. Lemahnya Fungsi Lembaga Perwakilan Rakyat
Lemahnya fungsi lembaga perwakilan rakyat menjadi salah satu keburukan Orde Baru. Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat menjadi semacam boneka yang dikendalikan oleh pemimpin negara. Dalam hal ini, aspirasi-aspirasi dan keinginan rakyat tidak mampu diwujudkan oleh pemerintah. Program-program pemerintah seperti LKMD, Inpres desa tertinggal, dan seterusnya, menjadi semacam program penjinakan yang dilakukan oleh penguasa agar rakyat miskin tidak berteriak menuntut hak-hak mereka.
4. Hukum yang Diskriminatif
Hukum yang diskriminatif menjadi keburukan Orde Baru selanjutnya. Hukum hanya berlaku bagi masyarakat biasa atau masyarakat menengah ke bawah. Pejabat dan kelas atas menjadi golongan yang kebal hukum. Hak masyarakat untuk mendapatkan perlakukan yang sama di depan hukum menjadi hal yang sangat langka. Hak asasi sosial dilanggar oleh pemerintah.
Berikut ini adalah kekurangan pada masa orde baru, antara lain :
o Semaraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme.
o Pembangunan Indonesia yang tidak merata.
o Timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah, karena kekayaan daerah sebagian besar disedot ke pusat.
o Munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan, terutama di Aceh dan Papua.
o Kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintah yang cukup besar pada tahun-tahun pertamanya
o Bertambahnya kesenjangan sosial (perbedaan pendapatan yang tidak merata bagi si kaya dan si miskin).
o Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan.
o Kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang dibreidel.
o Penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan, antara lain dengan program “Penembakan Misterius” (petrus).
o Tidak ada rencana suksesi (penurunan kekuasaan ke pemerintah/presiden selanjutnya).
Perlindungan HAM dalam Orde Baru memang dirasa masih lemah. Berita mengenai penembakan misterius terhadap musuh-musuh negara termasuk teroris, menjadi catatan hitam Orde Baru. Diskriminasi terhadap hak-hak asasi kaum minoritas dan Chinese pun menjadi pelanggaran HAM yang tidak bisa dilupakan. Meski demikian, Orde Baru memperlihatkan peran yang besar untuk menjaga stabilitas nasional. Stabilitas nasional ini memungkinkan negara untuk menjaga terlaksananya pelaksanaan perlindungan HAM bagi masyarakat.

F. Dampak Pelanggaran Hak Asasi Manusia pada Masa Orde Baru
Pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi pada masa orde baru menimbulkan beberapa dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif, antara lain :
Dampak Positif :
a. Mempersatukan kaum intelektual untuk menuntuk hak-hak rakyat.
b. Menjadikan adanya perubahan menuju era reformasi.
Dampak Negatif :
a. Kekerasan dan kerusuhan yang semakin membludak.
b. Terjadi pelecehan dimana-mana.
c. Seseorang menjadi kehilangan haknya.
d. Moral yang rusak.

BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak paling dasar dan pokok yang dimiliki oleh manusia sejak ia lahir tanpa membedakan bangsa, ras, suku, agama, dan jenis kelamin dan tidak dapat direnggut oleh orang lain. Pada masa orde baru, masa pemerintahan Presiden Soeharto, terdapat banyak pelanggaran Hak Asasi Manusia. Secara umum yaitu kekuasaan pemerintahan yang absolut, rendahnya transparansi pengelolaan, lemahnya fungsi lembaga perwakilan rakyat, dan hukum yang diskriminatif. Selain itu pada masa orde baru juga banyak kekurangannya, seperti yang sudah dijelaskan di atas. Dari pelanggaran Hak Asasi Manusia tersebut juga menimbulkan dampak positif dan negatif bagi negara.

B. Saran
Hak Asasi Manusia merupakan hak kodrati manusia yang harus dijunjung tinggi dan tegakkan. Penegakan HAM di Indonesia tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah tetapi juga tanggungjawab rakyat.
Untuk dapat menegakkan HAM di Indonesia, ada beberapa hal yang diperlukan, yaitu :
1. Kesadaran rasa kemanusiaan yang tinggi,
2. Aparat hukum yang bersih, dan tidak sewenang-wenang,
3. Sanksi yang tegas bagi para pelanggara HAM, dan
4. Penanaman nilai-ilai keagamaan pada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA
Sunarso, dkk. 2015. Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta : UNY Press

9 Pengertian HAM – Hak Asasi Manusia Menurut Para Ahli

https://id.wikipedia.org/wiki/Orde_Baru
http://tugassekolah123.blogspot.com/2014/05/pengertian-orde-baru-adalah.html
http://sekitarkita viagra au pharmacie maroc.com/2009/05/pelanggaran-hak-asasi-manusia-pada-masa-orde-baru/
http://peristiwa-id.com/search/contoh-kasus-pelanggaran-ham-pada-masa-orde-baru/

BAB I, II, III, dan Daftar Pustaka

Cover

Kata Pengantar & Daftar Isi

Yukata

Yukata (浴衣?) adalah jenis kimono yang dibuat dari bahan kain katun tipis tanpa pelapis. Dibuat dari kain yang mudah dilewati angin, yukata dipakai agar badan menjadi sejuk di sore hari atau sesudah mandi malam berendam dengan air panas.

Menurut urutan tingkat formalitas, yukata adalah kimono nonformal yang dipakai pria dan wanita pada kesempatan santai di musim panas, misalnya sewaktu melihat pesta kembang api, matsuri (ennichi), atau menari pada perayaan obon. Yukata dapat dipakai siapa saja tanpa mengenal status, wanita sudah menikah atau belum menikah. –wikipedia.com

IMG_2176 IMG_2179

nah, foto di atas adalah contoh yukata, yang modelnya adalah saya, hehe ^^ sempat memakainya saat acara festival Jepang & Korea (JEKo) yang diselenggarakan oleh SMAN 1 Yogyakarta di Balai Utari kemarin 😀

Puisi :: Menunggu

Menunggu

Oleh : Nur Chorimah

 

Berselimut gundah, aku menunggumu

Di hari salju turun tanpa suara

Di musim semi bunga memekar, mewangi

Di cerah riang musim panas

Dan di musim gugur saat hidup mulai melayu

Aku menunggu

Bahkan di hari kau kembali ke surga

Aku, selalu…

Meningkatkan Pemahaman dengan Teknik 5R

Pemahaman sangatlah penting dalam proses pembelajaran. Untuk dapat mengerti dan menerapkan suatu teori atau pembelajaran, seseorang harus benar-benar paham terhadap teori atau pembelajaran tersebut. Selain itu, pemahaman juga dapat membantu kita dalam mengingat suatu materi dalam jangka panjang.

Setiap orang pastinya memiliki kemampuan untuk memahami sesuatu yang berberda-beda. Kecepatan seseorang untuk memahami suatu hal dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Menurut Prof. Dr. Sudaryanto faktor-faktor tersebut antara lain  usia, pengalaman, intelegensia,  pendidikan, lingkungan, sosial budaya dan ekonomi.

Bagi orang-orang yang mempunyai kemampuan pemahaman rendah akan mengalami kesulitan untuk mengikuti pembelajaran. Semakin lama ia akan makin tertinggal dan akhirnya menyebabkan prestasinya menjadi jelek. Meningkatkan pemahaman sangat diperlukan untuk itu. Tidak hanya bagi mereka yang memiliki kemampuan pemahaman rendah, akan tetapi juga bagi mereka yang berkemampuan sedang atau tinggi. Mereka yang berkemampuan sedang atau tinggi akan semakin mengerti dan paham sehingga prestasi mereka juga akan semakin baik.

Universitas Cornell menerapkan suatu sistem yang dapat membantu meningkatkan pemahaman seseorang akan suatu hal, khususnya dalam proses belajar mengajar / pembelajaran. Sistem tersebut dikenal dengan nama sistem 5R, yaitu record (rekam), reduce (ringkas), recite (daras), reflect (renung), dan review (periksa). (Dwi Hanti Rahayu & Tadkiroatun Musfiroh : 2004)

Teknik 5 R ini mengajarkan bagaimana kita bisa membuat catatan yang baik dan efisien. Teknik ini cukup mudah untuk diterapkan bagi siswa maupun mahasiswa, bahkan kalangan umum sekalipun. Teknik 5R dapat diterapkan dalam banyak hal, seperti proses pembelajaran,  kuliah, seminar, wawancara, dan lain-lain.

Bahan utama untuk menerapkan teknik 5R ini yaitu bahan simakan atau materi dan alat tulis, ditambah dengan konsentrasi. Bahan simakan atau materi berupa hal yang akan disimak dan dicatat. Apabila dalam proses pembelajaran misalnya pada saat kuliah, berarti bahan simakannya adalah materi yang akan disampaikan oleh dosen. Alat tulis yang diperlukan berupa kertas yang dibagi menjadi dua bagian (besar dan kecil) dan pulpen. Hal lain yang diperlukan adalah konsentrasi. Kita harus memperhatikan dan mendengarkan dengan sungguh-sungguh apa yang disampaikan sehingga kita dapat mencatat poin-poin penting materi yang disampaikan.

Langkah-langkah dalam melakukan teknik 5R yaitu :

  1. Record (rekam)

Record atau merekam yakni mendengarkan bahan simakan dan mencatatnya pada kolom besar (kanan) lembar catatan. Hal-hal yang perlu dicatat yaitu fakta-fakta dan gagasan yang penting. Tulis dengan jelas agar paling tidak dapat dipahami oleh diri sendiri. Apa yang ditulis tidak harus dapat dimengerti orang lain.

  1. Reduce (ringkas)

Setelah menyimak  dan menuliskan fakta dan gagasan pada kolom besar (kanan) lembar catatan. Langkah selanjutnya adalah meringkas. Meringkas ini akan memperjelas arti-arti dan hubungan-hubungan, memperkuat kesinambungan, dan memudahkan dalam mengingat. Ringkasan ini berupa kata kunci berbentuk frasa-frasa penting dari fakta atau gagasan yang telah ditulis sebelumnya. Ringkasan ditulis dibagian kolom kecil (kiri) lembar catatan.

  1. Recite (daras)

Dalam tahap ini hal yang harus dilakukan adalah mendaras atau mengatakan dengan kata-kata sendiri apa yang telah diperoleh (fakta dan gagasan) dalam proses menyimak. Tuliskan fakta dan gagasan tersebut dan ditambah dengan penilaian sendiri ataupun pengetahuan dari sumber lain di kertas lain atau di dalam buku catatan. Hal ini dapat membantu agar pengetahuan dan ingatan tentang bahan-bahan yang telah disimak tetap kokoh.

  1. Reflect (renung)

Dengan mempergunakan catatan yang telah dibuat, kita dapat mengadakan renungan-renungan sendiri, mengotak-atik sendiri, sehingga hubungan antara topik yang dicatat menjadi lebih jelas dan erat. Renungan, pendapat, dan pengalaman yang berhubungan dengan salah satu topik simakan dapat ditulis pada kertas atau kartu yang lain untuk disimpan. Untuk mempermudah dalam memilih topik yang akan ditulis, sebelumnya dapat dibuat mind-mapping berdasarkan data dari R3 (recite / daras).

  1. Review (periksa)

Review adalah memeriksa atau meninjau kembali catatan yang telah dibuat. Hal ini sangat penting untuk dilakukan. Dengan membaca kembali catatan yang telah dibuat kita dapat meningkatkan pemahaman dan memperpanjang daya ingat terhadap materi / bahan yang disimak.

(Dwi Hanti Rahayu & Tadkiroatun Musfiroh : 2004)

Dalam penerapannya saat kuliah, tahap yang dilakukan pada saat proses pembelajaran biasanya hanya tahap R1 (record / rekam) dan R2 (reduce / ringkas) saja. Tahap selanjutnya (recite, reflect, dan review) dilakukan di luar proses pembelajaran di kelas sebagai tugas mandiri dari dosen.

Sistem yang dimiliki teknik 5R ini membuat kita secara tidak langsung membaca berulang-ulang materi yang disimak. Hal itu dapat membantu kita memahami ataupun meningkatkan pemahaman kita terhadap materi tersebut. Selain itu, dengan kata kunci yang telah dibuat pada R2 (reduce / ringkas) dapat membuat kita dengan mudah mengingat materi tersebut.

Penelitian tentang penerapan penggunaan teknik 5R pernah dilakukan oleh Nurhidayah, M.Hum salah satu dosen di Universitas Negeri Yogyakarta. Penelitian beliau berjudul “Peningkatan Keterampilan Menyimak Apresiatif dan Kreatif Tayangan Film melalui Teknik Pencatatan 5R (Record, Reduce, Recite, Reflect, And Review)”. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan teknik pencatatan 5R terbukti dapat meningkatkan keterampilan menyimak apresiatif dan kreatif terhadap film.

Adapun indikator keberhasilan hasil penelitian ini adalah meningkatnya keterampilan pemahaman, penikmatan, dan penghargaan terhadap film yang tercermin pada peningkatan kualitas hasil laporan dan pencapaian skor evaluasi dan apresiasi terhadap fim yang disimak. (LITERA, Volume 14, Nomor 2, Oktober 2015)

Dari penelitian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa keberhasilan peningkatan keterampilan menyimak apresiatif dan kreatif tayangan film karena meningkatnya pemahaman mahasiswa dengan menggunakan teknik 5R.

Jadi, teknik 5R (record, reduce, recite, reflect, review) merupakan salah satu metode pencatatan yang dapat membantu meningkatkan pemahaman seseorang terhadap suatu hal. Teknik ini akan sangat berguna apabila diterapkan pada proses pembelajaran, karena secara tidak langsung akan meningkatkan prestasi siswa. Selain itu, sebaiknya teknik ini mulai diterapkan sejak dini karena pemahaman akan pengetahuan yang dimiliki anak akan semakin banyak dan luas.

 

DAFTAR PUSTAKA

http://kesehatanlingkunganmasyarakat.blogspot.co.id

http://journal.uny.ac.id

Musfiroh, Tadkiroatun & Dwi Hanti Rahayu. 2004. Menyimak Komprehensif dan Kritis. Yogyakarta : UNY

Nurhidayah. 2015. Peningkatan Keterampilan Menyimak Apresiatif dan Kreatif Tayangan Film melalui Teknik Pencatatan 5R (Record, Reduce, Recite, Reflect, And Review). LITERA, Vol. 14, No. 2. http://journal.uny.ac.id. (Diakses pada tanggal 29 Desember 2015)

Jauhkan Gadgetmu saat Tidur

Di zaman yang serba modern ini, gadget bukanlah barang yang asing lagi bagi kita semua. Hampir semua orang memiliki dan menggunakannya, bahkan sebelum tidur. Menurut survei tim medis yayasan kesehatan BMJ Open di Norwegia, terdapat lebih dari 44% pengguna gadget/ponsel yang tidur di dekat gadget/ponsel mereka.

Tidur berdekatan dengan gadget/ponsel adalah hal yang tidak baik bahkan dapat membahayakan diri kita. Kerugian atau bahaya dari tidur di dekat gadget/ponsel antara lain dapat mengganggu tidur (susah tidur/insomnia), meningkatkan risiko penyakit kanker, tumor otak, dan diabetes.

Menurut penelitian yayasan kesehatan BMJ Open, SOL (Sleep Onset Latency) atau lama waktu untuk merasa mengantuk dan tertidur seseorang dapat terganggu karena adanya perangkat elektronik yang memiliki layar pemancar cahaya. Pada gadget atau ponsel, cahaya panjang-pendek yang dihasilkannya dapat menekan produksi hormon “melatonin” yang menyebabkan rasa kantuk. Jika hormon ini hanya sedik berproduksi, maka seseorang akan mengalami susah tidur atau insomnia.

Dampak buruk selanjutnya adalan risiko penyakit kanker. Menurut penelitian yang dilakukan oleh European Journal of Cancer Prevention, radiasi yang titimbulkan oleh gadget/ponsel dapat meningkatkan risiko kanker payudara pada perempuan hingga 17%. Tumor otak juda dapat dipicu oleh radiasi dari gadget/ponsel. Menurut data WHO, radiasi ponsel bersifat karsinogenik yang dapat mempengaruhi terbentuknya neoplasma dari regenerasi sel di otak yang tidak wajar.

Selain itu, pancaran sinar dari gadget/ponsel dapat meningkatkan risiko terkena diabetes tipe 2 yang biasanya dialami oleh seseorang yang umurnya di atas 35 tahun. Penelitian dalam Journal Chronobiology International menyatakan bahwa seseorang yang berusia lanjut akan rentan terkena penyakit diabetes tipe 2 apabila mereka menggunakan gadget 4 jam sebelum tidur, dan lebih parahnya jika mereka tidur di dekat gadget tersebut.

Tidur merupakan aktivitas untuk mengistirahatkan semua anggota badan manusia. Maka akan lebih baik jika kita beristirahat sepenuhnya tanpa gangguan. Dan untuk mengurangi risiko penyakit-penyakit yang telah diuraikan di atas, sebaiknya kita tidak tidur didekat gadget/ponsel dan mengurangi penggunaan gadget/ponsel sebelum tidur.